https://baitcerita.com, Batam – Penangkapan seorang wartawan berinisial H oleh Unit Jatanras Polresta Barelang, Senin (16/11/2026), memunculkan polemik di tengah pemberitaan dugaan peredaran rokok ilegal di Kota Batam.
Wartawan tersebut dilaporkan atas dugaan pengancaman setelah sebelumnya mengangkat pemberitaan mengenai dugaan bisnis rokok ilegal yang dikaitkan dengan pengusaha bernama Willianto alias Willi, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan salah satu merek rokok Manchester.
Peristiwa ini menjadi perhatian sejumlah kalangan, terutama terkait hubungan antara proses hukum terhadap wartawan dan penanganan dugaan peredaran rokok ilegal yang menjadi materi pemberitaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan bermula ketika dua orang yang disebut sebagai perwakilan Willi menghubungi H untuk bertemu di kawasan Tiban pada malam hari.
Dalam pertemuan tersebut, kedua orang itu disebut memperkenalkan diri sebagai pemain baru dan menyatakan bukan bagian dari Willi.
Namun, dalam laporan polisi yang menjadi dasar penanganan perkara, nama Willianto alias Willi tercantum sebagai pelapor.
Perbedaan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kronologi peristiwa dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
Termasuk bagaimana dugaan pengancaman tersebut dikonstruksikan oleh penyidik serta bukti apa saja yang menjadi dasar penetapan sangkaan terhadap H.
Kuasa hukum H, Jacobus Silaban, membenarkan bahwa kliennya disangkakan dengan pasal terkait dugaan pengancaman.
Karena itu, ia menilai penting bagi aparat penegak hukum untuk menjelaskan perkara secara terbuka agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Selain persoalan dugaan pengancaman, perhatian juga tertuju pada informasi mengenai kepemilikan rokok yang menjadi bagian dari rangkaian peristiwa tersebut.
Namun, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya permintaan uang dalam rangkaian pertemuan tersebut. Uang itu disebut diberikan oleh seseorang bernama Andi, yang turut bertemu dengan H.
Informasi mengenai dugaan permintaan uang tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut, termasuk mengenai siapa pihak yang meminta, dan tujuan pemberian uang.
IPJI Kepri Minta Penanganan Kasus Transparan
Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau, Ismail Ratusimbangan, menyampaikan keprihatinan atas penangkapan wartawan tersebut.
Menurut Ismail, aparat penegak hukum perlu memberikan perhatian yang sama terhadap laporan dugaan pengancaman maupun informasi mengenai dugaan peredaran rokok ilegal yang sebelumnya diberitakan.
“Jangan sampai hukum justru terlihat tajam terhadap wartawan, tetapi tumpul terhadap dugaan pelaku bisnis ilegal. Jika memang terdapat aktivitas peredaran rokok tanpa legalitas, seharusnya itu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jangan sampai fungsi kontrol sosial pers justru dipersempit melalui laporan pidana,” kata Ismail.
Ia meminta Kapolresta Barelang beserta jajaran penyidik menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.
Menurut dia, seluruh pihak yang disebut dalam rangkaian peristiwa perlu dimintai keterangan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ismail juga menyoroti informasi mengenai dugaan tekanan dalam penanganan perkara serta kabar yang menyebut Willi diduga berkaitan dengan penyediaan dana.
Ia meminta informasi tersebut diklarifikasi oleh pihak berwenang agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Aliansi LSM dan Ormas Ajukan RDP ke DPRD Batam
Sebagai tindak lanjut, Ismail menyatakan pihaknya bersama Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri telah mengirimkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi II DPRD Kota Batam.
RDP tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengawasan legislatif terhadap dugaan peredaran rokok ilegal sekaligus meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang menyeret wartawan H.
Selain itu, Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri berencana menggelar aksi damai di Polresta Barelang dan Bea Cukai Batam.
Dalam aksi tersebut, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta aparat mengusut dugaan peredaran rokok ilegal yang dikaitkan dengan Willianto alias Willy, memeriksa pihak-pihak yang berkaitan, serta menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Ini bukan sekadar persoalan seorang wartawan dilaporkan. Ini menyangkut keberanian aparat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kami ingin tahu mengapa wartawan yang memberitakan dugaan aktivitas ilegal justru dilaporkan, sementara dugaan bisnis yang merugikan negara harus terus dipertanyakan publik? Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum di Batam,” ujar Ismail.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Pers Jadi Perhatian
Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kerja jurnalistik.
Di satu sisi, setiap laporan dugaan tindak pidana harus diproses sesuai prosedur dan didasarkan pada alat bukti. Di sisi lain, pemberitaan yang dilakukan wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial juga perlu mendapat perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Karena itu, penanganan perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik perlu memperhatikan mekanisme dan ketentuan hukum pers yang berlaku.
Kini, publik menunggu penjelasan Polresta Barelang mengenai konstruksi perkara yang menjerat H serta klarifikasi Bea Cukai Batam mengenai dugaan peredaran rokok ilegal yang menjadi sorotan.
Transparansi dan pemeriksaan terhadap seluruh informasi yang berkembang dinilai penting agar penegakan hukum berjalan objektif, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat maupun kemerdekaan pers. (Red).













