https://baitcerita.com, Batam – Peredaran rokok merek Manchester yang diduga tidak dilengkapi pita cukai di Kota Batam mendapat perhatian setelah Bea Cukai Batam menyatakan produk tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai barang kena cukai (BKC) ilegal.
Pernyataan tersebut tertuang dalam surat Bea Cukai Batam Nomor S-16/KPU.2/KPU.205/2026 tertanggal 19 November 2026. Surat itu merupakan jawaban atas permintaan klarifikasi yang diajukan Solidaritas Perlawanan Wartawan Batam (SPWB) melalui surat Nomor 009/SPm/SPWB/VI/2026 tertanggal 18 November 2026.
Dalam surat tersebut, Bea Cukai Batam menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang kena cukai yang pelunasan cukainya menggunakan pita cukai wajib dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai yang berlaku.
Berdasarkan lampiran yang disampaikan SPWB, produk rokok Manchester dinyatakan tidak memenuhi ketentuan tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai BKC ilegal.
Jawaban resmi itu kemudian menjadi dasar bagi SPWB untuk menyiapkan langkah hukum lanjutan.
Koordinator SPWB, Haris Dianto, mengatakan pihaknya berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Polresta Barelang dan Kejaksaan Negeri Batam. SPWB juga meminta Bea Cukai Batam melakukan penindakan serta penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan peredaran rokok ilegal tersebut.
“Kami akan menindaklanjuti jawaban resmi Bea dan Cukai Batam ini dengan membuat laporan polisi ke Polresta Barelang, menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Negeri Batam, serta meminta Bea dan Cukai melakukan penindakan dan pengusutan lebih lanjut,” kata Haris kepada media. Kamis (19/11).
Menurut dia, pengusutan tidak seharusnya hanya menyasar pedagang atau pengecer di tingkat bawah. Aparat penegak hukum diminta menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari pemasok, distributor hingga pihak yang diduga mengendalikan peredaran produk tersebut.
Haris juga menyebut nama Willy sebagai pihak yang menurut informasi dan dugaan yang diterima SPWB perlu didalami aparat penegak hukum terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran rokok ilegal.
Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
“Kami mendesak aparat mengusut tuntas siapa pemodal, pemasok, distributor, dan pihak yang bertanggung jawab atas peredaran rokok tersebut. Jangan sampai hanya pedagang kecil yang menjadi sasaran penindakan,” ujarnya.
SPWB Minta Dugaan TPPU Didalami
Selain dugaan peredaran rokok ilegal, SPWB juga meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikaitkan dengan Willy.
Haris mengatakan, apabila ditemukan indikasi aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana, aparat perlu menelusuri sumber dana, transaksi keuangan, kepemilikan aset, serta pihak-pihak yang diduga menikmati hasil aktivitas tersebut.
“Kami meminta dugaan TPPU ini juga didalami. Jika memang ditemukan aliran dana yang bersumber dari aktivitas ilegal, telusuri aliran uang dan aset yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut,” katanya.
Meski demikian, dugaan TPPU tersebut belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti yang cukup oleh aparat berwenang.
Dalam surat yang sama, Bea Cukai Batam turut menyampaikan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah melakukan penindakan terhadap 7.805.321 batang barang kena cukai ilegal.
Penindakan tersebut dilakukan melalui operasi mandiri maupun operasi bersama aparat penegak hukum lainnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan peredaran barang kena cukai ilegal masih menjadi salah satu tantangan pengawasan di Batam.
SPWB berharap jawaban resmi Bea Cukai Batam menjadi pintu masuk bagi pengusutan lebih lanjut, termasuk untuk mengetahui asal-usul barang, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Haris menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum.
Menurut dia, pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya melalui penyitaan barang di lapangan, tetapi juga perlu disertai penelusuran jaringan distribusi dan pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Kini, tindak lanjut persoalan tersebut berada pada kewenangan Bea Cukai Batam dan aparat penegak hukum, termasuk Polresta Barelang serta Kejaksaan Negeri Batam. (Red).


















