https://baitcerita.com, Jakarta — Pemerintah mulai menyiapkan strategi nasional untuk menghadapi potensi ancaman keamanan siber yang muncul seiring perkembangan teknologi komputasi kuantum.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Kamis (6/8/2026).
Rapat tersebut mempertemukan Kemenko Polkam, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, akademisi, pelaku industri, serta komunitas keamanan siber.
Forum itu menjadi bagian dari upaya menyusun kebijakan nasional untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi perubahan lanskap keamanan digital akibat perkembangan komputer kuantum.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto mengatakan, kesiapan menghadapi era komputasi kuantum perlu ditempatkan sebagai agenda strategis nasional.
“Soal Post-Quantum Cryptography, dunia bergerak jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kita harus mengejar dan membuat lompatan,” ujar Eko dalam rapat tersebut.
Menurut dia, persiapan menghadapi era pasca-kuantum tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas keamanan siber perlu bekerja sama untuk membangun kesiapan nasional.
Berpotensi lemahkan sistem kriptografi
Komputasi kuantum diproyeksikan mampu meningkatkan kemampuan komputasi secara signifikan. Perkembangan tersebut berpotensi membuka peluang baru di berbagai bidang, tetapi sekaligus menimbulkan risiko terhadap sistem keamanan digital yang saat ini digunakan.
Salah satu kekhawatiran utama adalah kemampuan komputer kuantum di masa depan untuk melemahkan atau memecahkan algoritma kriptografi yang digunakan untuk melindungi transaksi digital, komunikasi, dan data strategis.
Karena itu, migrasi menuju sistem kriptografi yang dirancang tahan terhadap ancaman komputer kuantum atau post-quantum cryptography dinilai perlu dipersiapkan sejak dini.
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan mengatakan, keamanan siber merupakan salah satu fondasi penting dalam transformasi digital.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kesadaran terhadap risiko serangan berbasis teknologi kuantum sekaligus mempersiapkan migrasi kriptografi secara bertahap dan terukur.
BSSN, kata Tjahjo, juga telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography. Gugus tugas tersebut ditujukan untuk mendukung penyusunan peta jalan nasional sekaligus mempercepat kesiapan Indonesia.
Susun peta jalan nasional
Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah langkah prioritas turut dibahas. Salah satunya adalah penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography.
Pemerintah juga akan menentukan prioritas perlindungan terhadap data yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Selain itu, muncul usulan pembentukan National Quantum Center yang diharapkan menjadi pusat kolaborasi nasional untuk riset, standardisasi, pengembangan talenta, dan implementasi teknologi kuantum.
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma TNI Budi Eko Pratomo dan Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informasi Marsma TNI Agus Pandu Purnama turut mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Telkom siapkan ekosistem quantum-safe
Dari sektor industri, Telkom menyatakan siap mendukung pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur dan kapabilitas nasional menghadapi era komputasi kuantum.
Melalui Telkom University, sejumlah riset terkait PQC telah dikembangkan, termasuk penelitian di bidang quantum error correction serta pengembangan talenta digital.
Telkom juga melakukan kajian menuju era quantum-safe, termasuk pengembangan konsep quantum-safe network dan quantum-safe data center.
Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan, tantangan komputasi kuantum tidak cukup dijawab melalui pengadaan atau adopsi teknologi.
“Era komputasi kuantum akan mengubah paradigma keamanan digital secara fundamental. Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya kesiapan teknologi, tetapi juga kapabilitas nasional,” kata Seno.
Ia mengatakan, Telkom siap mengambil peran melalui penguatan riset dan inovasi, pengembangan talenta bersama Telkom University, serta pengembangan kapabilitas digital untuk mendukung ekosistem quantum-safe.
Tak perlu tunggu komputer kuantum
Sementara itu, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, organisasi tidak perlu menunggu sampai komputer kuantum benar-benar mampu memecahkan sistem kriptografi yang digunakan saat ini untuk mulai melakukan persiapan.
Menurut Pratama, langkah awal yang dapat dilakukan adalah menginventarisasi aset digital dan mengidentifikasi data yang paling kritis.
Dengan cara tersebut, proses migrasi menuju sistem keamanan yang tahan terhadap ancaman komputer kuantum dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur teknologi yang telah tersedia.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi pijakan awal bagi penyusunan kebijakan nasional menghadapi era komputasi kuantum.
Kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas keamanan siber dinilai penting agar Indonesia tidak hanya mampu mengantisipasi risiko terhadap keamanan digital, tetapi juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi kuantum untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan digital nasional. (Red).
